Meski Diprotes, Pemkot Surabaya Tetap Tutup Dolly  

Seorang wanita menghitung dengan kalkulator sementara dua wanita menunggu tamu di lokalisasi Dolly, Surabaya (24/3). Upaya penutupan lokalisasi yang termasuk terbesar di Asia Tenggara ini akan menjadi tantangan berat bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. REUTERS/Sigit Pamungkas

TEMPO.CO, Surabaya- Juru bicara Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fikser, mengatakan rencana penutupan kawasan lokalisasi Dolly tetap tidak berubah meskipun ditentang warga dan pekerja seks komersial. "Penutupan tetap sesuai jadwal," ujar Fikser, Senin, 19 Mei 2014.

Pemkot, kata dia, sudah merancang strategi dengan mendekati warga sekitar lokalisasi satu per satu. Cara ini dinilai lebih efektif ketimbang rapat-rapat terbuka. Setiap warga didata dan disodori tawaran ihwal keinginan serta harapan setelah lokalisasi Dolly tutup. (Baca: Penutupan Gang Dolly Ditentang PSK dan Warga)

Ihwal demonstrasi ratusan PSK dan warga di depan kantor Kelurahan Putat Jaya pada Senin siang, Fikser menyerahkan urusan itu kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk menyampaikan keluhan warga secara resmi kepada Wali Kota Surabaya. "Biarkan Bakesbangpol yang menangani demo itu. Tentu kami akan pertimbangkan keluhan warga, namun penutupan tetap sesuai jadwal," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan orang yang terdiri atas warga dan pekerja seks di lokalisasi Dolly mengajukan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu ini menyampaikan tuntutan itu kepada Wali Kota Risma. "Ada tujuh tuntutan yang harus diterima Pemkot Surabaya," kata Koordinator Komunitas Pemuda Independen Lokalisasi, Saputro.

Tujuh hal tersebut di antaranya menolak penutupan lokalisasi, menolak segala bentuk diskriminasi ataupun intimidasi, mendesak penghentian segala aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat lokalisasi, dan mendesak Pemkot Surabaya mengusut tuntas pelaku pemalsuan identitas peserta pelatihan PSK.

Selain itu, Saputro juga mendesak pemerintah Surabaya mengusut pemakaian uang rakyat yang digunakan untuk studi banding ke bekas lokalisasi di Kramat Tunggak, Jakarta; mendesak pengusutan atas penyelewengan dana kompensasi penutupan tiga lokalisasi sebelumnya; dan menuntut pemerintah Surabaya membuat payung hukum untuk melindungi wilayah lokalisasi. "Ada indikasi penyalahgunaan dana pelatihan dan ada pemalsuan identitas peserta pelatihan," ujarnya. (Baca: Lamongan dan Tuban Antisipasi Migrasi PSK Dolly)